BIAYA-BIAYA YANG BERKAITAN DENGAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Honorarium PPAT dalam pembuatan akta termasuk honorarium saksi tidak boleh melebihi 1% dari nilai yang tercantum dalam akta Dasar hukum: Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016.  Uang jasa (honorarium) PPAT […]

Tergelitik Eksepsi Dahlan

Marilah bersama-sama kita cegah berkembangnya kebingungan masyarakat dalam hal penanganan korupsi. Terutama yang ditangani oleh Kejaksaan. Ada kasus yang terang-benderang dan sangat jelas permainannya, tapi hanya diusut-usut, diubek-ubek, dihaha-huhu, dan ujung-ujungnya D (duh), tidak jadi perkara. Sebaliknya, ada yang dengan jelas sulit disebut korupsi justru diperkarakan. Dengan menggunakan segala cara. Dan untuk memperkarakannya menggunakan uang […]

KEUANGAN NEGARA DAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BERBENTUK PERSEROAN

Perdebatan tentang Undang-Undang Keuangan Negara yang menyatakan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi bagian dari kekayaan negara masih terus bergulir. Diskusi-diskusi terkait Undang-Undang Keuangan Negara pun kerap dilakukan karena banyak pejabat BUMN terjerat masalah Korupsi karena dianggap merugikan keuangan Negara. Apabila dirunut kebelakang, problematika penerapan unsur kerugian keuangan negara pada BUMN bermula saat lahirnya […]

Pajak Diampuni, Rasa Ragu dan Rasa Adil

Pengampunan pajak pernah dilakukan di Indonesia pada tahun 1964 dan tahun 1984. Pengaturan pada tahun 1964 dan tahun 1984 hanya setingkat Penetapan Presiden dan Keputusan Presiden. Pertama, pengampunan pajak pada tahun 1964 melalui Penetapan Presiden RI  No. 5 tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Pajak yang kemudian secara berturut-turut diikuti Keppres No. 26 tahun 1984 tentang […]

Pajak dan Syarat Pengaturannya

Pengaturan kebijakan perpajakan sebagaimana telah diurai sebelumnya harus dituangkan dalam peraturan setingkat Undang-Undang. Hal tesebut diamanatkan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 A, yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.  Pasal tersebut merupakan perubahan hasil amandemen ketiga UU 1945. Ketentuan mengenai pajak sebelumnya diatur dalam  Pasal 23 ayat […]

Tanah Ulayat menurut Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal

Tanah Ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. Jenis tanah ulayat yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penanaman modal meliputi: a. tanah ulayat nagari; b. tanah ulayat suku; c. tanah ulayat kaum; dan d. […]

PAJAK DAERAH DAN PAD

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk mengatur kebijakan pajak daerah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia […]

KEWENANGAN DAN BATASAN PENETAPAN PAJAK DAERAH

  KEWENANGAN PENENTUAN PAJAK DAERAH DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH Jenis-Jenis Pajak Daerah Pajak Daerah adalah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[1] Selanjutnya Pajak Daerah terdiri dari jenis pajak provinsi […]

Paten “Baru dan Bernilai Kebaruan”

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk sebuah temuan yang baru, dan memiliki langkah inventif dan dapat diterapkan dalam proses industri. Hak-Paten memberikan kepada pemiliknya hak ekslusif untuk mencegah atau menghentikan pihak lain untuk membuat, menggunakan, menawarkan untuk dijual, menjual atau mengimpor produk atau sebuah proses, berdasarkan temuan yang sudah dipatenkan, tanpa seizin […]